Pendampingan Pengelolaan Arsip 10 Kelurahan di Kabupaten Klaten

Rabu, 11 September 2024, sebanyak 10 kelurahan di Kabupaten Klaten mendapatkan pendampingan terkait pengelolaan arsip dalam upaya meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten, bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur kelurahan dalam mengelola arsip secara profesional dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pelatihan yang berlangsung selama satu hari ini diikuti oleh perwakilan dari 10 kelurahan yang ada di Klaten. 10 Kelurahan itu adalah Kelurahan Klaten, Kelurahan Kabupaten, Kelurahan Bareng, Kelurahan Mojayan, Kelurahan Buntalan, Kelurahan Tonggalan, Kelurahan Gayamprit, Kelurahan Barenglor, Kelurahan Gergunung dan Kelurahan Jatinom. Dalam pelatihan ini, para peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan mengenai pentingnya arsip sebagai sumber informasi dan bukti sah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kepala Bidang Kearsipan, Ibu Agustina Wulandari, menjelaskan bahwa pengelolaan arsip yang baik sangat krusial dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta menciptakan akuntabilitas kinerja pemerintahan. "Kami berharap melalui pendampingan ini, kelurahan dapat lebih cermat dan tertib dalam mengelola arsip, sehingga pelayanan publik dapat lebih cepat, akurat, dan transparan," ungkapnya.

Materi pelatihan meliputi tata cara penyimpanan, pemeliharaan, serta pengamanan arsip agar terhindar dari kerusakan fisik maupun digital. Para peserta juga diajarkan cara menggunakan teknologi digital untuk mendukung pengelolaan arsip secara elektronik, yang diharapkan dapat mempercepat proses administrasi di kelurahan.

Diharapkan setelah pendampingan ini, setiap kelurahan mampu menerapkan sistem pengelolaan arsip yang lebih modern dan terintegrasi dengan teknologi, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Klaten.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berintegritas, sekaligus menjawab tantangan dalam era digitalisasi pelayanan publik.