Informasi Publik dan Informasi Dikecualikan

Daftar Informasi Publik terdiri dari :

Informasi Berkala adalah Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

Informasi Setiap Saat adalah Informasi yang harus disediakan oleh Badan Publik dan siap tersedia langsung kepada Pemohon Informasi Publik ketika terdapat permohonan terhadap informasi Publik tersebut.

3. Informasi Serta Merta

Informasi Serta Merta adalah informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan serta merta tanpa penundaan.

Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) merupakan informasi yang tidak dapat diakses Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Lihat SK Daftar Informasi Dikecualikan

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	JIKA DIBUKA	DITUTUP
1.	Data Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan (SPJ, Nota, Kwitansi)	UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Mengganggu Proses Pemeriksaan	Menghormati Proses Pemeriksaan
2.	Informasi terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Mengganggu Persaingan Usaha	Menjaga Persaingan Usaha
3.	Identitas Pengadu	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Mengungkap Informasi berkaitan hak pribadi dan mengancam keselamatan pengadu	Melindungi hak pribadi dan keselamatan pengadu
4.	Data Pribadi atau Data Perseorangan meliputi semua elemen Biodata yang ada di Database termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK)	UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Rawan Penyalahgunaan data untuk kejahatan perbankan dan transaksi keuangan serta tindakan kriminal lainnya	Melindungi kerahasiaan, kebenaran dan kevalidan data penduduk
5.	Informasi terkait Pelanggaran Disiplin ASN	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Akan mengungkapkan data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia
6.	Sertifikat tanah aset Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Klaten	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Penyalahgunaan dalam penggunaan kepentingan pribadi atau kelompok	Pengamanan dan perlindungan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab