Dispersip Klaten Koordinasikan Penyusunan Naskah Akademik Raperda Pengembangan Budaya Literasi ke Kanwil Kemenkum Jateng

Dalam upaya memperkuat pengembangan budaya literasi di Kabupaten Klaten, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kabupaten Klaten melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah terkait penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan Budaya Literasi, Senin (9/11/2026).

Koordinasi yang berlangsung di Ruang Rapat Arjuna Kanwil Kemenkum Jateng tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dispersip Kabupaten Klaten, Iwan Kurniawan, S.P., M.Sc., dan diterima oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Delmawati, bersama Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Sugeng Pamuji, beserta tim.

Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah awal penyusunan landasan akademis dan hukum bagi pengembangan budaya literasi di Kabupaten Klaten. Melalui regulasi tersebut, diharapkan pengembangan literasi tidak hanya berfokus pada peningkatan minat baca, tetapi juga mencakup ekosistem literasi yang lebih luas, mulai dari penguatan kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana, hingga keterlibatan berbagai pihak dalam membangun masyarakat yang literat.

Dalam koordinasi tersebut, pihak Kanwil Kemenkum Jateng menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Kabupaten Klaten serta kesiapan untuk memberikan pendampingan dalam penyusunan Naskah Akademik maupun Raperda. Pendampingan ini diharapkan dapat membantu menghasilkan substansi regulasi yang komprehensif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pengembangan budaya literasi juga memiliki keterkaitan dengan penyebarluasan informasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Dengan adanya regulasi yang mengatur pengembangan budaya literasi, diharapkan masyarakat semakin mudah memperoleh informasi serta memahami berbagai kebijakan yang mendukung tumbuhnya budaya literasi.

Melalui koordinasi ini, Dispersip Kabupaten Klaten terus mendorong terwujudnya landasan kebijakan yang dapat mendukung pengembangan budaya literasi secara terarah dan berkelanjutan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membangun masyarakat yang gemar membaca serta memiliki kemampuan literasi yang baik.